Penetapan 4 Fatwa dalam Rapat Pleno ke-58 DSN MUI jadi Pijakan Perkembangan Ekonomi Syariah

EKISNEWS – Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengadakan Rapat Pleno ke-58 hari kedua pada Kamis (4/7) di Hotel Discovery Ancol, Jakarta.

Rapat ini berfokus pada pembahasan dan penetapan empat draf fatwa prioritas tahun 2024, yaitu Draf Fatwa Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelindungan Aset Pemodal, Draf Fatwa Akad I’arah, Draf Fatwa Jual-Beli Al-Mal al-Musytarak, dan Ijarah Al-Mal Al-Musytarak.

Dalam rapat yang dihadiri oleh 76 peserta yang terdiri dari ulama, praktisi, akademisi, dan perwakilan ormas Islam ini membahas draf fatwa secara mendetail.

Bacaan Lainnya

Proses pembahasan meliputi tahap menimbang, mengingat, memperhatikan, dan akhirnya memutuskan Fatwa mengenai Ekonomi Syariah.

Wakil Sekretaris Badan Pengurus DSN-MUI, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan pentingnya rapat pleno ini dalam menetapkan panduan yang jelas bagi umat Islam dalam berbagai aspek ekonomi syariah.

“Pembahasan dan penetapan draf fatwa ini menjadi pijakan penting bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya dalam pelindungan aset pemodal dan transaksi-transaksi syariah lainnya,” ujarnya.

Rapat pleno ini juga dihadiri Ketua BPH DSN-MUI Prof KH Hasanudin, Wakil Ketua BPH DSN-MUI Prof Muhammad Amin Suma, Sekretaris BPH DSN-MUI Prof KH Jaih Mubarok, dan Wakil Sekretaris Badan Pengurus DSN-MUI KH M Cholil Nafis PhD.

Keempat draf fatwa yang dibahas mencakup berbagai aspek penting dalam ekonomi syariah. Dengan diselenggarakannya rapat pleno ini, DSN-MUI menunjukkan komitmennya dalam menjaga dan mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. (rel/mui)

-----------

Simak berita pilihan dan terkini lainnya di Google News

Pos terkait