Wapres Segera Bahas Insentif Kawasan Industri Halal

Foto udara rusunawa pekerja industri Batang di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa (23/8/2022). | ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

EKISNEWS – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin disebut akan segera melapor ke Presiden Joko Widodo mengenai perlunya kebijakan untuk merangsang para investor masuk ke kawasan industri halal (KIH). Sebab, keberadaan KIH di Indonesia juga harus didukung oleh masuknya investasi ke kawasan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi, seusai kunjungan Wapres ke Bintan Inti Halal Hub (BIHH) di Kepulauan Riau (Kepri) pada Kamis (8/6/2023).

“Wapres sebagai wakil ketua KNEKS sekaligus sebagai pelaksana harian akan lapor ke Presiden supaya ada intensif yang khusus agar rangsangan terhadap para investor untuk menanam modalnya di kawasan industri halal atau hub halal internasional itu bisa berlomba-lomba ke sana,” ujar Masduki dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (9/6/2023).

Dalam kaitan itu, kata Masduki, Wapres juga akan memanggil Kementerian Keuangan. Masduki mengatakan, Wapres menilai keberadaan KIH harus didukung oleh pengusaha-pengusaha yang berinvestasi. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah perlu membuat kebijakan yang mendorong para pengusaha mau berinvestasi di KIH.

Bacaan Lainnya

“Tentu saja ini dibutuhkan semacam afirmasi dari pemerintah, pemda, atau pusat yang terkait dengan kalau misalnya ada hal hub internasional seperti itu, kira-kira kemudahan apa saja? Perizinan, insentif, dan seterusnya,” ujarnya.

Insentif untuk KIH menjadi perhatian Wapres karena minat pengusaha untuk berinvestasi di KIH masih rendah. Kiai Ma’ruf juga akan mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan kawasan industri halal.

Saat ini terdapat tiga kawasan industri halal yang sudah ditetapkan pemerintah, yaitu Halal Modern Valley di Serang, Banten, Halal Industrial Park di Sidoarjo, Jawa Timur; dan Bintan Inti Halal Hub (BIHH) di Kepulauan Riau (Kepri).

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin sebelumnya meminta agar Kawasan Industri Halal (KIH) yang telah dibangun di sejumlah daerah dioptimalkan. Wapres mengatakan, tak hanya dibentuk dan dibuka, KIH harus bisa bermanfaat bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

“KIH terus dioptimalkan bukan hanya untuk membuka, tapi juga memasukkan pengusaha ke dalam KIH itu, apa hal-hal yang tadi menjadi krusial, kita rumuskan,” kata Wapres saat memimpin Rapat Pleno Kedua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Senin (30/5/2022).

Dalam rapat tersebut, Wapres menyoroti sejumlah program-program strategis Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Ia menilai program kerja KNEKS memerlukan evaluasi agar rumusan yang telah dirancang dapat benar-benar terealisasi. Salah satunya tentang peningkatan kinerja di bidang industri produk halal.

Wapres meminta agar rancangan kerja industri halal dapat direncanakan lebih teknis di tingkat kementerian dan instansi daerah.

Foto udara sejumlah kendaraan mengantre untuk memasuki kawasan Pelabuhan Talang Duku, Taman Rajo, Muarojambi, Jambi, Kamis (15/9/2022). – (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan)

Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) Universitas Indonesia, Rahmatina Awaliah Kasri, salah satu upaya untuk meningkatkan investasi di kawasan industri halal adalah dengan menjadikannya sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK).

“Harusnya KEK industri halal memang bisa menjadi strategi untuk meningkatkan investasi di industri halal. Dan sebenarnya konsep KEK sudah pernah berhasil, misalnya KEK Otorita Batam, dan lainnya,” kata dia.

Namun, sambungnya, memang terdapat beberapa kendala yang kemungkinan akan dihadapi saat penerapan kebijakan tersebut.

Sebagai contoh pembangunan KEK atau dikenal dengan Barat Selatan Aceh (Barsela) yang diusulkan Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI). KEK Barsela bakal memiliki program Surin Industrial Smart City (SISC) yang mengintegrasikan pusat industri, permukiman, dan pelabuhan.

Selain itu, KEK Barsela bakal mengintegrasikan delapan kabupaten yang berada di sekitarnya. Namun, proses pengajuan usulan KEK Barsela ini belum tuntas.

“Kalau kendala, yang saya dengar memang ada kendala terkait infrastruktur atau fasilitas dan pemahaman investor atau pengusaha terkait KEK ini dan dugaan saya mungkin juga ada tantangan terkait SDM,” ungkapnya.

-----------

Simak berita pilihan dan terkini lainnya di Google News

Pos terkait