Mulai 17 Oktober 2024, Pedagang Kaki Lima Wajib Miliki Sertifikat Halal

Warga berjalan di kawasan pedagang kaki lima (PKL) pada Car Free Day (CFD) di Kebon Kacang, Jakarta, Minggu (9/10/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

EKISNEWS – Pemerintah bakal mewajibkan seluruh produk makanan minuman UMKM tak terkecuali pedagang kaki lima bersertifikat halal. Pemerintah memberikan waktu hingga 17 Oktober 2024, di mana UMKM akan mendapat sanksi administratif sampai pelarangan edar bila melewati tenggat waktu tersebut.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag), Siti Aminah menjelaskan ketentuan biaya yang harus dikeluarkan pedagang untuk mendapatkan sertifikat produk halal. Bila itu pelaku usaha mikro kecil, mereka bisa mengajukan self declare sertifikat produk halal Rp 230.000 per pelaku usaha.

“Dan itu biayanya yang dibebankan ke negara. Jadi pelaku usaha gratis,” kata Siti saat ditemui di Kantor Gubernur Provinsi NTB, Selasa (30/1).

Adapun pelayanan penerbitan sertifikat halal gratis pemerintah ini bernama program layanan fasilitasi sertifikasi halal gratis (SEHATI) oleh BPJPH Kementerian Agama. Layanan pemberian sertifikasi halal gratis melalui mekanisme self declare ini diberikan untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

Bacaan Lainnya

Untuk melakukan pendaftaran program SEHATI, pelaku usaha dapat mengakses laman ptsp.halal.go.id kemudian mengikuti tahap-tahap yang diarahkan.

Beberapa persyaratan pendaftaran sertifikat produk halal melalui self-declare di antara lain seperti produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana, memiliki hasil penjualan tahunan (omzet) maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 2 miliar, hingga syarat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). (rel/kmpran)

-----------

Simak berita pilihan dan terkini lainnya di Google News

Pos terkait