Cerita Pengalaman Pahit, Nasir Djamil: Usulan Revisi Qanun LKS Harus Disikapi Secara Bijak

EKISNEWS – Ketua Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR-RI asal Aceh, Muhammad Nasir Djamil, ikut memberikan tanggapannya terhadap polemik wacana merevisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh.

“Wacana revisi Qanun LKS Ini harus disikapi secara bijak, dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Kemudian dilakukanlah langkah-langkah yang strategis dan akademis,” ujar Nasir Djamil, Rabu (24/5/2023) malam.

Pendapat itu disampaikan Nasir Djamil sambil membagikan cerita tentang pengalaman pahit yang dialaminya ketika melakukan transaksi dengan menggunakan aplikasi mobile banking salah satu bank syariah.

Bacaan Lainnya

“Hari ini, saya punya pengalaman pahit saat bertransaksi dengan mobil banking bank syariah di Aceh,” ungkap Nasir Djamil.

Ia bercerita sampai lima kali mentransfer uang ke salah satu paguyuban yang akan melaksanakan halal bi halal.

Hal ini terjadi karena pada transaksi pertama sampai ke lima, selalu keluar pemberitahuan ‘transaksi Anda tidak bisa diproses’.

Sehingga ia terus mengulang proses transaksi pengiriman uang sebesar Rp 5 juta ke rekening bank milik paguyuban tersebut.

Hingga pada kali keenam transaksi keluar pemberitahuan “Saldo Anda tidak cukup.”

“Beberapa saat kemudian baru saya tahu, bahwa ternyata kelima transaksi itu sukses. Sehingga total uang yang terkirim mencapai Rp 25 juta. Jadi bingung juga, gimana cara bilang ke panitia acara,” kata Nasir Djamil seraya tertawa.

Sambil berguyon, Nasir Djamil mengatakan “Saya jadi bertanya-tanya, mungkin pengalaman pahit ini terjadi karena saya baru saja bertemu dengan Safaruddin,” ujarnya seperti dikutip laman serambinews.

Safaruddin yang dimaksud Nasir Djamil adalah Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang belakangan ini getol menyuarakan revisi Qanun LKS.

Ditanya pendapatnya tentang wacana revisi Qanun LKS ini, Nasir Djamil mengatakan, wacana revisi Qanun ini mencuat setelah Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki menyurati pimpinan DPRA.

Menurut Nasir Djamil, sebagai lembaga yang salah satu tupoksinya adalah pengawasan kebijakan publik, pimpinan DPRA hendaknya perlu menindaklanjuti permintaan Pj Gubernur Aceh ini dengan cara melakukan evaluasi terhadap Qanun LKS.

“Qanun LKS ini perlu dievaluasi, bisa dengan membentuk pansus, melakukan konsultasi publik, dan mengundang semua pemangku kepentingan untuk didengarkan pendapat mereka. Baik yang pro (revisi qanun) maupun yang kontra atau menolak revisi Qanun LKS ini,” kata Nasir Djamil.

Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, sebagai Kepala Pemerintah Aceh, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki tentu tidak serta merta menyurati pimpinan DPRA untuk meminta mengkaji kembali Qanun LKS.

“Ketika Pj Gubernur mengeluarkan surat itu kan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Pasti dia mendengar dari banyak pihak. Bisa saja karena ada masukan masyarakat atau saran-saran dari pemangku kepentingan, menyikapi kondisi yang dialami masyarakat Aceh,” ujarnya.

Karena itu, Nasir Djamil meminta kepada pimpinan DPRA agar bisa membentuk pansus untuk mengevaluasi permintaan Pj Gubernur Aceh.

“Tidak usah didramatisir dan dijadikan polemik di media. Karena itu tidak akan memberikan solusi,” katanya.

“Jadi menurut saya, pimpinan DPRA perlu menggelar pertemuan dengan berbagai pihak untuk mengevaluasi. Mengundang pihak-pihak terkait yang selama ini berhubungan dengan perbankan. Tidak hanya di Banda Aceh, tapi lakukan pertemuan dan kajian ke seluruh Aceh,” ungkap Nasir Djamil.

Setelah melakukan evaluasi, terhadap permintaan Pj Gubernur Aceh, kata Nasir Djamil, pansus akan mengeluarkan rekomendasi kepada pimpinan DPRA, apakah Qanun LKS ini perlu direvisi atau tidak.

“Jadi lakukan proses akademik dan uji publik, tidak perlu mendramatasir dan menjadi polemik. Karena ini bukan soal bank konvensional atau bukan saja, tapi tentang bagaimana agar kekhususan Aceh ini memberi dampak pada meningkatnya perekonomian Aceh,” kata Nasir Djamil.

“Kaji secara menyeluruh, agar aturan-aturan dalam Qanun LKS ini bisa diimplementasikan dan memberikan dampak bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Misalnya pembiayaan tanpa bunga bagaimana cara penyalurannya, bagaimana cara pengawasannya. Itu harus diatur secara jelas dan dilaksanakan, bukan hanya tulisan di atas kertas,” demikian Nasir Djamil.

-----------

Simak berita pilihan dan terkini lainnya di Google News

Pos terkait